KORUPSI AKAN MENGHANCURKAN EKONOMI BANGSA DAN NEGARA DARI DALAM....SEPERTI API YG MENJALAR DALAM SEKAM...PELAN TAPI PASTI.
DALAM JANGKA PANJANG, KORUPSI YG TAK TERKENDALI AKAN MEMBANGKRUTKAN EKONOMI NASIONAL YG BERARTI MEMPERLUAS DAN MEMPERTINGGI TINGKAT KEMISKINAN RAKYAT BANYAK. JURANG PEMISAH
( GAP ) ANTARA SI MISKIN DAN SI KAYA AKAN SEMAKIN MELEBAR.
PADA UMUMNYA SEMUA ORANG MENGATAKAN ANTI KORUPSI DAN SETUJU KORUPSI HARUS DIBERANTAS SAMPAI TUNTAS.
NAMUN KENYATAAN BERBICARA LAIN KORUPSI TERUS SAJA TERJADI DI MANA MANA, BAHKAN CENDERUNG MENJADI JADI BAGAIKAN LINGKARAN SETAN.
UPAYA PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN YG TELAH DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI ( KPK ) MASIH JAUH DARI OPTIMAL.
BANYAK FAKTOR YG MENYEBABKAN TERJADINYA KORUPSI DI MANA MANA, HAMPIR SEMUA BAHAGIAN UNSUR NEGARA DAN PEMERINTAHAN TELAH BANYAK YG TERKONTAMINASI OLEH TINDAK KEJAHATAN KORUPSI : LEMBAGA EKSKUTIF, LEGISLATIF DAN YUDIKATIF DAN LAIN SEBAGAINYA.
SISTEM PEMERINTAHAN DAN HUKUM BELUM MAMPU MENCEGAH TERJADINYA KORUPSI, DISAMPING ITU LEMAHNYA PENGAWASAN, KEADAAN BIROKRASI DAN ADMINISTRASI NEGARA DAN PEMERINTAHAN KITA YG TIDAK / KURANG TRANSPARAN DENGAN BAIK, MENYELIMET DAN RUMIT TELAH MENJADI LAHAN YG SUBUR DAN CELAH-CELAH YANG MEMBERI PELUANG KEPADA PARA KORUPTOR UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN PERILAKU KORUPSI, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERJAMAAH DENGAN BERBAGAI MODUS OPERANDINYA.
SEBAIKNYA PEMERINTAH LEBIH MEMPRIORITASKAN UPAYA2 PEMBERANTASAN PERBUATAN KORUPSI DALAM BENTUK PENCEGAHAN ( PREVENTIF ) MELALUI PERBAIKAN DAN PEMBENAHAN KEBIJAKAN SISTEM, PROSEDURE, DAN MEKANISME YG ADA SECARA TRANSPARAN DAN KONKRET, AGAR BENAR2 DAPAT MENUTUP ATAU MEMINIMALISIR CELAH-CELAH YG DAPAT DISALAH-GUNAKAN OLEH PIHAK2 TERKAIT UTK MELAKUKAN BERBAGAI PERBUATAN KORUPSI ( DALAM ARTI YG SELUAS2NYA ), DARIPADA UPAYA2 DALAM BENTUK PENINDAKAN HUKUM ( REFRESIF ) TERHADAP PARA KORUPTOR, KARENA HASILNYA PASTI AKAN LEBIH NYATA, EFISIEN, DAN EFEKTIF DALAM HAL MENGAMANKAN DAN MENYELAMATKAN KEUANGAN DAN ASSET NEGARA.
SANKSI HUKUM KEPADA PARA KORUPTOR SELAMA INI DIPANDANG OLEH PUBLIK TERLALU RINGAN DAN TIDAK AKAN MAMPU MENIMBULKAN EFEK JERA.
SAAT SEKARANG INI ADA KESAN ORANG SUDAH TIDAK MALU LAGI DIPANDANG SEBAGAI KORUPTOR DAN YG PALING BERBAHAYA LAMA KELAMAAN NANTI SIAPA TAHU MUNGKIN ADA YG BANGGA MENJADI KORUPTOR ?
SELAIN ITU, SEBAHAGIAN DARIPADA KASUS-KASUS KORUPSI YG TERJADI SELAMA INI TERNYATA TELAH MELIBATKAN PARA POLITISI TERTENTU ATAU TERKAIT DENGAN BERBAGAI KEPENTINGAN POLITIK PIHAK TERTENTU, SEHINGGA SANGAT
SULIT UNTUK DIUNGKAP DAN DIBERANTAS SECARA TUNTAS SAMPAI KEPADA DALANG DARI PELAKUNYA, KARENA DI BALIK KASUS TERSEBUT SELALU ADA SUATU KONSPIRASI DAN SKENARIO LICIK YG TELAH DIATUR SEDEMIKIAN RUPA.
========================================================
DALAM JANGKA PANJANG, KORUPSI YG TAK TERKENDALI AKAN MEMBANGKRUTKAN EKONOMI NASIONAL YG BERARTI MEMPERLUAS DAN MEMPERTINGGI TINGKAT KEMISKINAN RAKYAT BANYAK. JURANG PEMISAH
( GAP ) ANTARA SI MISKIN DAN SI KAYA AKAN SEMAKIN MELEBAR.
PADA UMUMNYA SEMUA ORANG MENGATAKAN ANTI KORUPSI DAN SETUJU KORUPSI HARUS DIBERANTAS SAMPAI TUNTAS.
NAMUN KENYATAAN BERBICARA LAIN KORUPSI TERUS SAJA TERJADI DI MANA MANA, BAHKAN CENDERUNG MENJADI JADI BAGAIKAN LINGKARAN SETAN.
UPAYA PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN YG TELAH DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI ( KPK ) MASIH JAUH DARI OPTIMAL.
BANYAK FAKTOR YG MENYEBABKAN TERJADINYA KORUPSI DI MANA MANA, HAMPIR SEMUA BAHAGIAN UNSUR NEGARA DAN PEMERINTAHAN TELAH BANYAK YG TERKONTAMINASI OLEH TINDAK KEJAHATAN KORUPSI : LEMBAGA EKSKUTIF, LEGISLATIF DAN YUDIKATIF DAN LAIN SEBAGAINYA.
SISTEM PEMERINTAHAN DAN HUKUM BELUM MAMPU MENCEGAH TERJADINYA KORUPSI, DISAMPING ITU LEMAHNYA PENGAWASAN, KEADAAN BIROKRASI DAN ADMINISTRASI NEGARA DAN PEMERINTAHAN KITA YG TIDAK / KURANG TRANSPARAN DENGAN BAIK, MENYELIMET DAN RUMIT TELAH MENJADI LAHAN YG SUBUR DAN CELAH-CELAH YANG MEMBERI PELUANG KEPADA PARA KORUPTOR UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN PERILAKU KORUPSI, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERJAMAAH DENGAN BERBAGAI MODUS OPERANDINYA.
SEBAIKNYA PEMERINTAH LEBIH MEMPRIORITASKAN UPAYA2 PEMBERANTASAN PERBUATAN KORUPSI DALAM BENTUK PENCEGAHAN ( PREVENTIF ) MELALUI PERBAIKAN DAN PEMBENAHAN KEBIJAKAN SISTEM, PROSEDURE, DAN MEKANISME YG ADA SECARA TRANSPARAN DAN KONKRET, AGAR BENAR2 DAPAT MENUTUP ATAU MEMINIMALISIR CELAH-CELAH YG DAPAT DISALAH-GUNAKAN OLEH PIHAK2 TERKAIT UTK MELAKUKAN BERBAGAI PERBUATAN KORUPSI ( DALAM ARTI YG SELUAS2NYA ), DARIPADA UPAYA2 DALAM BENTUK PENINDAKAN HUKUM ( REFRESIF ) TERHADAP PARA KORUPTOR, KARENA HASILNYA PASTI AKAN LEBIH NYATA, EFISIEN, DAN EFEKTIF DALAM HAL MENGAMANKAN DAN MENYELAMATKAN KEUANGAN DAN ASSET NEGARA.
SANKSI HUKUM KEPADA PARA KORUPTOR SELAMA INI DIPANDANG OLEH PUBLIK TERLALU RINGAN DAN TIDAK AKAN MAMPU MENIMBULKAN EFEK JERA.
SAAT SEKARANG INI ADA KESAN ORANG SUDAH TIDAK MALU LAGI DIPANDANG SEBAGAI KORUPTOR DAN YG PALING BERBAHAYA LAMA KELAMAAN NANTI SIAPA TAHU MUNGKIN ADA YG BANGGA MENJADI KORUPTOR ?
SELAIN ITU, SEBAHAGIAN DARIPADA KASUS-KASUS KORUPSI YG TERJADI SELAMA INI TERNYATA TELAH MELIBATKAN PARA POLITISI TERTENTU ATAU TERKAIT DENGAN BERBAGAI KEPENTINGAN POLITIK PIHAK TERTENTU, SEHINGGA SANGAT
SULIT UNTUK DIUNGKAP DAN DIBERANTAS SECARA TUNTAS SAMPAI KEPADA DALANG DARI PELAKUNYA, KARENA DI BALIK KASUS TERSEBUT SELALU ADA SUATU KONSPIRASI DAN SKENARIO LICIK YG TELAH DIATUR SEDEMIKIAN RUPA.
========================================================
